Perluasan Pembangunan Ekonomi

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp. 4.000 triliun untuk periode 2011-2014. Dana ini akan dihimpun dari pemerintah, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta dari swasta asing dan nasional.

Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan, nilai sebesar itu hanya memperhitungkan proyek-proyek yang di atas Rp. 1 triliun. "Kalau yang kecil-kecil dimasukkan, [nilainya] bisa dua atau kali lipat lagi," kata dia di Jakarta, Senin 11 April 2011.

Pada 18 April mendatang, pemerintah beserta pemerintah daerah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan menggelar pertemuan. Dalam pertemuan itu nantinya akan ada komitmen dari dunia usaha.

Dari kalangan dunia usaha, baik nasional maupun asing, diharapkan mampu mengucurkan dana lebih dari 50 persen dari total keseluruhan biaya. "Tapi pada kenyataannya nanti jauh lebih besar," kata Chairul. Sebab, pemerintah hanya bisa membiayai sekitar 12 persen.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan masterplan ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Pemerintah juga akan memasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menkeu menambahkan, pemerintah hanya menyediakan dana-dana yang terkait belanja modal. Itu seperti yang sudah diarahkan Presiden, yaitu yang memiliki nilai tambah, seperti pembangunan infrastruktur perhubungan, energi, dan pekerjaan umum.

Menurut dia, saat ini dana yang terkumpul untuk masterplan ini hampir Rp. 130 triliun. "Meningkat cukup jauh dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp. 70 triliun," kata Agus.

Kementerian BUMN juga menyatakan kesiapan 26 BUMN dalam proyek ini dengan anggaran Rp836 triliun pada 2011-2014.